SANGIHE, Bintang Nusa Utara.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan apel kerja awal bulan Juni, Senin (01/06/2026), di halaman Rumah Jabatan Bupati.
Kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menekankan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus landasan terciptanya perdamaian dan keadilan di tengah berbagai tantangan global serta perkembangan teknologi yang semakin pesat.
“Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dan jangkar moral bangsa melalui semangat musyawarah, toleransi, dan kemanusiaan. Mari terus membangun Indonesia yang religius, bersatu, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan Pancasila sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara,” demikian kutipan pidato BPIP yang dibacakan Bupati.
Usai upacara, dalam apel kerja bulanan, Bupati Michael Thungari menyampaikan sejumlah arahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satunya adalah apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Thungari, capaian tersebut merupakan hasil komitmen, kerja sama, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun capaian ini juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh pimpinan OPD mulai mempersiapkan dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan selama semester pertama tahun 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Khusus kepada Inspektorat Daerah, Thungari menekankan perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran di seluruh perangkat daerah.
“Inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam memastikan administrasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran pembangunan berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak di 118 kampung. Ia meminta agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama masa transisi berakhirnya masa jabatan kepala kampung.
Untuk itu, perangkat daerah dan instansi terkait diminta segera menyiapkan ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas untuk ditugaskan sebagai pejabat kapitalaung, disertai pembinaan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar semakin tertib, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Thungari. (e’Q)
