SANGIHE, Bintangnusautara.com — Keluhan masyarakat terkait padamnya aliran listrik di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meningkat. Kondisi yang berulang tanpa perbaikan signifikan ini menimbulkan keresahan mendalam dan dinilai mencerminkan tidak optimalnya kinerja PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang stabil.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan keseriusan PLN. Ungkapan yang kini banyak terdengar, “Tuangala, kita so nyanda abis pikir. Listrik ini dari kita masih kecil begini terus, nyanda ada perubahan?” menjadi bentuk kekecewaan dan kelelahan warga yang bertahun-tahun menghadapi persoalan serupa.
Situasi ini semakin memukul dunia usaha, terutama pelaku UMKM yang saat ini sedang mempersiapkan produksi untuk memenuhi permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemadaman listrik yang terjadi tanpa kejelasan waktu sangat merugikan usaha rumahan, khususnya pengusaha kue dan produk olahan yang membutuhkan listrik untuk proses produksi.
Ketua PPWI Kabupaten Sangihe, Fentje Janis, turut menyoroti keras buruknya pelayanan kelistrikan di Kabupaten Sangihe. Ia menyebut kondisi saat ini sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan tindakan serius, bukan sekadar penjelasan teknis yang tidak menyentuh akar persoalan.
Ketua PPWI Kab. Sangihe
“PLN jangan hanya datang dengan alasan-alasan teknis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi konkret dan perbaikan nyata. Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kekecewaan masyarakat akan berujung pada aksi-aksi protes di lapangan. Kami di PPWI melihat keresahan ini setiap hari,” tegasnya, saat ditemui di sekretariat PPWI Sangihe, Jumat (12/12/2025).
Fentje menambahkan, listrik adalah kebutuhan dasar yang menyangkut banyak sektor kehidupan masyarakat.
“Ini soal dunia usaha, pendidikan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Kalau PLN tidak mampu memperbaiki diri, maka evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kinerjanya sangat perlu dilakukan,” ujarnya.
Ia juga meminta PLN Sangihe bersikap lebih transparan terhadap pemerintah dan DPRD.
“PLN harus jujur menyampaikan apa sebenarnya kendala utama di lapangan. Jangan sampai persoalan ini terus ditutup-tutupi. Masyarakat sudah cukup dirugikan. Jika ada masalah besar di internal PLN, sampaikan apa adanya agar dapat dicari solusi bersama,” tambahnya.
PPWI menilai selama ini PLN tidak sepenuhnya terbuka soal persoalan yang membuat pasokan listrik terus bermasalah. Ketertutupan tersebut memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sangihe sebagai representasi masyarakat diminta mengambil langkah tegas. Tekanan politik diperlukan agar PLN segera melakukan pembenahan menyeluruh. Bila perlu, Pemda dan DPRD menunjukkan sikap tegas dengan tidak menghadiri acara atau undangan resmi PLN sebagai bentuk protes moral atas buruknya pelayanan selama ini.
Hal ini juga berkaitan dengan “janji manis” yang pernah disampaikan Kepala PLN Cabang Tahuna saat RDP dengan DPRD dan Bupati Sangihe tentang komitmen perbaikan layanan. Namun hingga kini, komitmen tersebut belum menunjukkan hasil nyata.
Di tengah upaya Pemkab Sangihe mendorong perkembangan UMKM, keberadaan listrik yang stabil menjadi kebutuhan vital. PLN semestinya menjadi bagian dari gerak maju pembangunan daerah, bukan justru menjadi hambatan.
Dengan kerja sama yang tulus, dibarengi komitmen kuat dari semua pihak untuk Membangun Bersama Rakyat, Kabupaten Kepulauan Sangihe diyakini dapat berkembang lebih baik.
(*Red)
