JAKARTA, ⭐Bintangnusautara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong evaluasi menyeluruh layanan tol laut dalam kunjungan kerja Bupati Kepulauan Sangihe ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kamis (26/02/2026).
Dalam pertemuan bersama Direktur Lalu Lintas Laut, Mudi Mantoro, Bupati memaparkan persoalan krusial yang kini dihadapi daerah perbatasan tersebut, khususnya terkait keterbatasan daya angkut kapal tol laut yang melayani rute Sangihe.
Bupati menjelaskan, kapal Lognus 2 yang saat ini beroperasi menuju Sangihe tidak lagi mampu menampung lonjakan muatan barang. Setiap keberangkatan, rata-rata terdapat 30 hingga 35 kontainer yang gagal dimuat atau tidak tervalidasi dalam manifes karena kapasitas kapal telah penuh.
Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya arus distribusi bahan pokok serta komoditas ekspor dari dan ke Sangihe. Dampaknya, distribusi logistik menjadi terhambat dan berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu.
“Terjadi peningkatan signifikan volume pengiriman. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini bisa mengganggu kelancaran pasokan dan ekonomi masyarakat,” tegas Bupati.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sangihe mengusulkan agar kapal Lognus 5 dapat dialihkan untuk melayani rute Sangihe. Kapal tersebut sebelumnya beroperasi di lintasan Tarakan–Nunukan dan dinilai memiliki tingkat keterisian yang lebih rendah.
Menurut Bupati, pengalihan armada akan menjadi solusi cepat untuk mengurai penumpukan kontainer dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.
Namun demikian, pihak Direktorat Lalu Lintas Laut menjelaskan bahwa Lognus 5 masih terikat kontrak operasional sesuai skema program tol laut yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan teknis mengenai kapasitas dan ukuran kontainer dalam regulasi yang harus dipatuhi, sehingga diperlukan kajian dan kemungkinan penyesuaian aturan apabila terjadi perubahan rute maupun armada.
Selain persoalan kapal, Bupati juga menyoroti kebutuhan mendesak akan kontainer berukuran 40 feet untuk mendukung ekspor kayu kelapa. Permintaan pasar mensyaratkan panjang kayu minimal enam meter, sehingga tidak dapat diakomodasi dengan kontainer standar yang tersedia saat ini.
Potensi ekspor komoditas tersebut dinilai cukup besar dan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Namun keterbatasan fasilitas logistik menjadi hambatan utama.
Tak hanya itu, Bupati turut meminta perhatian terhadap kondisi kontainer yang dinilai sudah banyak yang tidak layak pakai dan berisiko merusak muatan, khususnya bahan kebutuhan pokok. Ia mendorong adanya pengadaan kontainer baru demi menjamin kualitas distribusi barang.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan kajian teknis dan administratif sebelum mengambil keputusan. Permintaan penambahan armada maupun pengadaan kontainer baru akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan layanan tol laut ke depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan konektivitas logistik di wilayah perbatasan, sekaligus memastikan kelancaran distribusi barang dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe. (e’Q)
