JAKARTA – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Kamis (26/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sangihe secara resmi mengusulkan Kelurahan Santiago sebagai calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026.
Audiensi berlangsung di Gedung Mina Bahari II, Jakarta, dan diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Ridwan Mulyana, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Nelayan Merah Putih TA 2026.
Bupati hadir didampingi sejumlah anggota DPRD, Asisten I Sekda, Kepala Dinas Perikanan Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan kondisi terkini sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menegaskan, selama kurang lebih satu tahun terakhir, daerah belum menerima intervensi signifikan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di wilayah perbatasan tersebut, sehingga dukungan pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
“Kami berharap program ini menjadi langkah awal penguatan sektor perikanan tangkap sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Sangihe,” ujar Bupati dalam audiensi.
Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, diusulkan karena dinilai memenuhi sejumlah persyaratan utama program. Di antaranya ketersediaan lahan, keberadaan lembaga pengelola, serta potensi aktivitas perikanan tangkap yang cukup besar.
Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki dukungan kawasan penyangga yang aktif dalam kegiatan perikanan, sehingga dianggap strategis untuk pengembangan kampung nelayan terpadu.
Proposal usulan telah diterima langsung oleh pihak KKP RI dan tercatat dalam sistem pendaftaran resmi kementerian sebagai bagian dari proses administrasi.
Menanggapi usulan tersebut, KKP RI meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menunggu jadwal survei lokasi yang akan dilakukan oleh tim kerja kementerian dalam waktu dekat. Survei tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi lapangan sebelum penetapan lokasi program.
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe. (e’Q)
