Langkah strategis tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Kominfo Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Kamis (9/4/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan layanan komunikasi tetap berjalan selama proses pemeliharaan infrastruktur berlangsung.
Ketua Komisi II DPRD Sangihe menyampaikan bahwa keberadaan jaringan komunikasi yang stabil sangat vital bagi masyarakat kepulauan, terutama dalam mendukung aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Wilayah Sangihe dan Sitaro sangat bergantung pada konektivitas. Karena itu, kami mendorong adanya langkah antisipatif dari pemerintah provinsi dan pihak penyedia layanan agar tidak terjadi gangguan berkepanjangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD dan Kominfo Sangihe juga meminta agar penyedia layanan telekomunikasi, khususnya Telkomsel, menyiapkan jalur alternatif atau backup jaringan yang dapat diandalkan selama pekerjaan berlangsung.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bupati Michael Thungari turut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak pelaksana proyek. Ia meminta agar setiap tahapan pekerjaan disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Transparansi sangat penting agar kami bisa memastikan proses berjalan sesuai rencana dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan informasi,” kata Thungari.
Selain itu, Pemkab juga berharap adanya sinergi antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan operator pelaksana dalam mempercepat proses perbaikan tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan infrastruktur.
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, diharapkan potensi gangguan komunikasi di wilayah kepulauan utara Sulawesi dapat diminimalisir, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meskipun tengah dilakukan pekerjaan teknis di bawah laut. (e’Q)
